energi lihat situs sponsor
 
Sabtu, 1 November 2014  
 


kembali ke depan »  
Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Subsidi BBM tidak sama dengan uang keluar, tapi mesti ditekan
Hanan Nugroho (Bappenas)

Tulisan Kwik Kian Gie Apakah subsidi BBM sama dengan uang keluar? (Bisnis, 22/11/04) memberikan pemahaman sangat baik, menekankan bahwa issue itu mesti dibahas lebih komprehensif. Mekanisme penyediaan BBM di Tanah Air diilustrasikan menarik, termasuk biayanya.

Wacana mengenai subsidi BBM yang diungkapkan pejabat pemerintah/politisi sering berat sebelah, membesarkan sisi subsidi dan mengabaikan penerimaan migas. Pengertian subsidi BBM itu sendiri, mekanisme penyediaan BBM, akuntansi perdagangan minyak Pemerintah dan Pertamina tidak diungkap jelas. Pak Kwik membuat lebih terang.

Tulisan ini melengkapi, menjawab pertanyaan, dan mengkritik tulisan Pak Kwik tersebut.

Sedang tergelincir

Data "Penerimaan Migas" (sisi penerimaan APBN) dan "Subsidi BBM" (sisi pengeluaran APBN) menunjukkan perdagangan migas Indonesia selalu surplus. Penerimaan migas lebih besar daripada subsidi BBM bahkan sejak angka subsidi itu membengkak pasca krisis ekonomi 1998, dan ketika harga minyak dunia membumbung belakangan. Benar, tidak terjadi net outflow dari perdagangan minyak bumi Indonesia.

Namun, flow pembayaran ke LN untuk kebutuhan penyediaan BBM di Tanah Air itu terjadi dan kian membesar. Pertama, buat mengimpor minyak mentah untuk dikilang di dalam negeri menghasilkan BBM. Kedua, untuk mengimpor BBM (minyak tanah, solar, bensin).

Konsumsi BBM kita terus naik, sekitar 5 persen/tahun. Peningkatan konsumsi tidak diikuti peningkatan kapasitas kilang. Produksi minyak mentah kita telah lama mencapai puncaknya. Kini sumur-sumur tua yang masih menjadi andalan menyisakan produksi yang terus menurun.

Merosotnya produksi telah menurunkan kemampuan kita untuk mengekspor minyak mentah. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi BBM membutuhkan tambahan impor. Kombinasi ini belum lama menggelincirkan kita menjadi net importer.

Ketergantungan kita pada impor minyak mentah (crude oil), BBM (oil base fuels) maupun produk minyak lainnya (oil products) membesar. Belakangan, ketergantungan itu sekitar 35 persen untuk minyak mentah dan 25 persen untuk BBM.

Membumbungnya harga minyak bumi dunia membengkakkan subsidi BBM. Ditegaskan Pak Kwik, ini tidak menjadi beban APBN karena saat yang sama pendapatan eskpor minyak (dan gas) juga meningkat. Benar, namun kondisi ini bisa berlanjut hanya bila rasio ketergantungan impor minyak kita masih sehat.

Peningkatan ketergantungan pada impor ini yang mengkhawatirkan. Apalagi bila tidak dijawab dengan manajemen produksi dan konsumsi minyak bumi nasional yang makin baik.

Di tengah situasi harga BBM ditentukan Pemerintah pada tingkat lebih rendah dibandingkan biaya penyediaannya, posisi sebagai net importer dan meroketnya ketergantungan impor bukan mustahil akan membuat perdagangan minyak bumi kita menghasilkan net outflow secara finansial. Dalam kondisi seperti ini (yang mudah-mudahan tidak kita jumpai), APBN memang bisa "jebol".

Pasar minyak RI

Benar, tidak tepat menggambarkan pasar minyak Indonesia dengan situasi di bursa NYMEX. Pasar minyak mentah dunia mengenal 3 marker: WTI mewakili Amerika Utara diperdagangkan di NYMEX (New York), Brent mewakili Eropa di IPE (London) dan Dubai mewakili Timur Tengah/Asia. Urutan mahalnya harga adalah WTI, Brent, dan Dubai.

Bagian terbesar impor minyak mentah Indonesia adalah ALC (arabian light crude), yang murah. Sejak 1980-an ALC tak lagi diperdagangkan di pasar spot. Persaudaraan di OPEC memungkinkan kita mendapatkan minyak mentah dengan harga khusus. Sebagian besar kebutuhan minyak mentah Tanah Air dipenuhi dari produksi sendiri. Impor BBM dilakukan dari bursa/bunker BBM Singapura dan kadang Timur Tengah. Jelas, NYMEX tidak mencerminkan pasar minyak Indonesia.

Tantangan bagi pasar monopoli BBM Indonesia adalah UU Migas 22/2001 yang mengamanatkan unbundling, liberalisasi sektor hilir dan penghapusan subsidi. Kewajiban Pertamina untuk menyediakan BBM di Tanah Air diakhiri November 2005. Ini akan menimbulkan ketidakstabilan pasar.

Subsidi BBM harus ditekan

Subsidi BBM dipraktekkan mayoritas negara OPEC. Jepang dan Korsel dulu memberikan subsidi BBM (energi) untuk mendorong perkembangan industri mereka. Cina dan India masih mempraktekkan subsidi energi.

Kini Jepang dan Eropa Barat menerapkan pajak tinggi terhadap BBM. Membumbungnya harga minyak dunia beban konsumen negara industri itu, namun berkah bagi Pemerintah mereka. Pajak BBM digunakan untuk mengembangkan sumber energi alternatif, pemeliharaan lingkungan, dsb.

Reformasi pasar energi untuk menciptakan industri energi yang efisien dan sustainable belakangan dipraktekkan banyak negara berkembang. Penghapusan subsidi energi menjadi agenda prioritas. UU Minyak dan Gas Bumi 22/2001 dan UU Ketenagalistrikan 20/2002 jelas mewadahi semangat itu.

Dibandingkan negara OPEC lain, cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia kecil, apalagi dibagi jumlah penduduk. Untuk kita, tidak tepat mengatakan sebagai negara penghasil minyak, Pemerintah seharusnya memberikan subsidi BBM.

Subsidi BBM di Indonesia pun mencuat baru sejak krisis 1998. Periode sebelumnya kita sering menikmati Laba Bersih Minyak, yaitu hasil penjualan BBM lebih besar dibandingkan biaya penyediaannya oleh Pertamina. Subsidi apapun sesungguhnya dapat diberikan kepada pelaku usaha, konsumen, maupun komoditi, namun hanya bila kebijakan itu punya manfaat ekonomi (sosial-politik), target waktu dan kelompok sasaran yang jelas.

Bahwa subsidi BBM di Indonesia mesti dikurangi didukung sejumlah alasan. Pertama, subsidi itu kini diragukan manfaat ekonominya. Data intensitas BBM menunjukkan konsumsi BBM kita sangat boros. Ini jelas pada sektor transportasi. Kedua, subsidi BBM kita tidak tepat sasaran. Lebih banyak dinikmati golongan kaya. Ketiga, harga BBM yang rendah, selain tidak mendorong efisiensi, rawan terhadap penyelundupan. Keempat, penyediaan BBM oleh perusahaan monopoli tidak transparan dan tidak efisien. Kelima, subsidi menghasilkan ketergantungan sangat tinggi pada BBM, tidak merangsang berkembangnya sumber energi non-BBM. Bagi Indonesia yang dikaruniai berbagai sumber energi -cadangan gas dan batubara lebih besar daripada minyak bumi- gejala ini jelas tidak sehat.

Daripada untuk subsidi, pendapatan migas dapat digunakan buat mengembangkan sektor migas sendiri, yang kini kegiatan eksplorasi, riset, maupun manajemen datanya menyedihkan. Apalagi, UU Propenas 25/2000 sudah mengamanatkan penghapusan subsidi BBM dapat dicapai 2004.

Sumber : Bisnis Indonesia (2 Desember 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 13 Desember 2004

  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2014 LIPI